JAKARTA, POSKOTA. CO.ID – Pemerintah terus mengembangkan berbagai kebijakan strategis untuk mengakselerasi pertumbuhan sektor ekonomi dan keuangan syariah serta sektor ekonomi digital nasional demi mengakomodir besarnya peluang pada kedua sektor ini.
Demikian disampaikan Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pada acara peresmian pendirian Center for Sharia Finance & Digital Economy Universitas Nadlatul Ulama Yogyakarta (SHAFIEC UNU Yogyakarta), Jumat (12/3/2021).
Wapres dalam kesempatan ini menyoroti tiga tantangan yang setidaknya dihadapi dalam pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar berdaya saing global.
“Pertama adalah pengembangan halal value chain. Respons pemerintah dalam hal ini, di antaranya, berupa pembentukan kawasan industri halal (KIH), penguatan industri dan UMKM berbasis syariah/halal melalui UU Cipta Kerja, pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah, ” terang KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya yang disampaikan secara daring di kediamannya, Jakarta.
Wapres menjelaskan untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen. Untuk mendukung ini, pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH.
Tantangan kedua, lanjut Wapres, adalah digitalisasi. Pemerintah terus menyediakan dukungan, tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi pengembangan infrastruktur untuk menguatkan platform ekonomi digital.
“Pemerintah telah mengembangkan program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (SATRIA), dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station). Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital, ” kata Wapres.
Tantangan ketiga adalah sumber daya manusia (SDM). Pada sisi inilah, Wapres menekankan pentingnya peran kampus dalam melahirkan SDM andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mengingat saat ini, Indonesia masih kekurangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Wapres pun meminta kurikulum disusun dengan menyesuaikan kebutuhan industri.
Senada dengan pesan Wapres, Menteri Keuangan selaku Ketua Umum Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia (IAEI) Sri Mulyani Indrawati yang juga menjadi pembicara pada acara tersebut mengharapkan kontribusi SHAFIEC dalam mengembangkan kualitas SDM dan berbagai kebijakan di bidang ekonomi sesuai dengan dinamika global dan dinamika perubahan teknologi, tetapi tetap mengacu dan berlandaskan pada nilai-nilai islami.
“Keadilan, kejujuran, integritas, dan kompetensi atau profesionalitas, semua ini adalah landasan tata kelola berdasarkan keislaman, yaitu akuntabel dan bisa dipercaya,” urai Sri Mulyani. (johara/tha)
