Liputan6.com, Jakarta – Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin menemukan tiga tantangan yang harus dihadapi untuk pengembangan ekonomi dan keuangan syariah agar berdaya saing global. Tantangan pertama adalah pengembangan halal value chain.
Untuk bisa menembus tembok pertama ini, pemerintah pembentukan kawasan industri halal (KIH), penguatan industri dan UMKM berbasis syariah atau halal melalui UU Cipta Kerja, pendirian Bank Syariah Indonesia (BSI), serta perluasan partisipasi masyarakat secara aktif dalam pengembangan ekonomi syariah.
“Untuk melahirkan industri halal yang efisien, perlu dikembangkan ekosistem halal yang terintegrasi dalam kegiatan ekonomi, mulai dari input, proses produksi, distribusi, pemasaran, hingga konsumen. Untuk mendukung ini, pemerintah saat ini terus berupaya memperbanyak pembentukan KIH,” ujarnya saat meresmikan secara virtual pendirian Shafiec, yang bertepatan dengan momentum perayaan Isra Mikraj dan hari lahir keempat UNU Yogyakarta, dari Kediaman Resmi Wapres, Jalan Diponegoro No. 2, Jakarta, Jumat (12/3/2021).
Tantangan kedua, lanjut Wapres, adalah digitalisasi. Pemerintah terus menyediakan dukungan tidak hanya dari sisi regulasi, tetapi juga dari sisi pengembangan infrastruktur untuk menguatkan platform ekonomi digital.
Pemerintah telah mengembangkan program konektivitas digital, seperti Palapa Ring, penyediaan kapasitas satelit multifungsi pemerintah (SATRIA), dan pembangunan menara BTS (Base Transceiver Station). Selain itu, pemerintah juga tengah menyusun Strategi Nasional Ekonomi Digital.
“Pandemi mempercepat perubahan aktivitas ekonomi ke arah digital. Penjualan barang dan jasa hingga aktivitas keuangan, saat ini semakin banyak yang menggunakan platform digital. Oleh karena itu, pengembangan digitalisasi menjadi keharusan dan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah tidak boleh tertinggal dari kemajuan teknologi digital ini,” tegasnya.
Tantangan ketiga adalah sumber daya manusia (SDM). Pada sisi inilah, Wapres menekankan pentingnya peran kampus dalam melahirkan SDM andal di bidang ekonomi dan keuangan syariah, mengingat saat ini, Indonesia masih kekurangan SDM di bidang ekonomi dan keuangan syariah. Wapres pun meminta kurikulum disusun dengan menyesuaikan kebutuhan industri.
“Saat ini, pemenuhan kebutuhan SDM syariah dipenuhi dari SDM umum melalui berbagai pelatihan. Ke depan, seiring ekonomi dan keuangan syariah yang terus berkembang, maka menciptakan SDM yang benar-benar ahli di bidang ini merupakan suatu kebutuhan,” ujarnya.
